PT Mangrove Industry Park Indonesia (MIPI) siap
menampung sebanyak 22 ribu karyawan non skill dan skill. Hal ini terungkapan
saat PT yang didirikan putra asli Bintan itu melaksanakan kegiatan perdana
ekspor dan import di Pelabuhan Kijang, Jumat (6/9/2019).
“Perusahaan ini merupakan milik putra asli Bintan. Perusahaan
ini secara bertahap akan menerima dari ratusan hingga ribuan karyawan non skill
dan skill. Tentunya, kami akan mengutamakan putra putri di wilayah Kijang atau
sekitar Bintan,” ujar Chief Excutive Officer, Edi Jafar dalam sambutanya yang
di hadiri oleh Gubernur dan Bupati Bintan sertaka OPD Kepri.
Untuk diketahui, PT MIPI ini merupakan PT yang
menawarkan jasa export dan impor dengan biaya yang sangat terjangkau.
“Jika dibandingkan cost (biaya) kegiatan eksport dan
import lain, perusahaan kami menawarkan jasa yang terjangkau dibanding
perusahaann dengan jasa-jasa serupa lainnya. Bahkan, pengusaha bisa jauh lebih
hemat jika bergabung dengan PT MIPI,” kata Edi.
Lebih lanjut Edi membandingkan harga antara
Singapura yang biayanya bisa mencapai belasan ribu USD (Dollar Amerika),
“Sedangkan dengan kami hanya berkisar 2.500 USD. 1
banding 3 dengan di Batam," jelasnya.
Dengan cost murah, Edi berharap pertumbuhan ekonomi
di wilayah Bintan bisa signifikan. Sehingga perusahaanya dapat menimbulkan
multi effek yang baik untuk daerah khususnya di Bintan.
"Ya kepada Bapak Gubernur yang dalam hal ini
diwakili Asisten, terus ada juga Pak Wakil Bupati. Kita pengusaha ada uang
belum tentu bisa berinvestasi di Bintan, karena banyak persoalan salah satunya
masalah lahan. Banyak tanah yang dikuasai, sehingga kita harus membelinya
dengan harga yang mahal," keluhnya pada wakil Gubernur dan Wakil Bupati
Bintan.
Untuk menyelesaikan masalah ini, ia berharap agar Pemprov
Kepri dan Pemkab Bintan dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian,
perusahaan ini bisa berkonstribusi membangun ekonomi Bintan yang kuat.
Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam yang hadir dalam
kegiatan perdana eksport dan import PT MIPI menegaskan pemerintah daerah
mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan diwilayah Bintan.
Namun demikian, Ia juga mengakui persoalan lahan
menjadi kendala utama penghambat investasi di Bintan. "Ya memang masalah
tanah di Bintan ini menjadi persoalan," ucap Dalmasri.
Namun, berkaitan dengan regulasi perizinan
investasi. Dalmasri menegaskan, pemerintah senantiasa berupaya memberikan
kemudahan dalam berinvestasi khususnya di Bintan.
"Jadi saya tegaskan disini, bahwa pemerintah
Kabupaten Bintan mendukung bentuk-bentuk investasi. Dengan memberikan segala
bentuk kemudahan dalam berinvestasi. (Ndn)